Strategi Antisipatif Pemerintah Hadapi Kenaikan Harga Minyak Dunia Lebih Tinggi dari Asumsi APBN 2026: Perspektif DPR RI

bila salsabilaMaret 10, 2026

9 2 minutes read

Lonjakan harga minyak dunia yang drastis, dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, telah menimbulkan kecemasan tentang dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, berencana untuk segera berdiskusi dengan pemerintah guna merumuskan strategi untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kenaikan harga energi tersebut. Harga minyak dunia, yang mencapai lebih dari US$ 100 per barel, jauh melebihi asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2026 yaitu US$ 70 per barel. Jika tidak ditangani dengan baik, peningkatan harga ini dapat mengancam stabilitas fiskal dan berdampak pada berbagai sektor ekonomi di negara kita.

Misbakhun, saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/3/2026), menekankan perlunya tindakan cepat dan terukur dari pemerintah. “Kami akan memeriksa situasi ini dengan pemerintah. Mengapa? Harganya masih berada dalam kisaran yang cukup moderat,” katanya, mengindikasikan bahwa meski terjadi kenaikan harga yang cukup besar, masih ada peluang untuk melakukan penyesuaian kebijakan sebelum mengambil tindakan yang lebih radikal.

Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia

Kenaikan harga minyak dunia, menurut Misbakhun, berdampak langsung pada biaya konsumsi energi di Indonesia. Indonesia, yang masih mengandalkan impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan minyak nasionalnya, akan merasakan dampak kenaikan harga minyak dunia melalui peningkatan biaya pengadaan energi. Adanya perbedaan antara harga minyak yang diimpor dan harga minyak yang dihasilkan dari produksi domestik membuat terciptanya selisih yang perlu dikelola dengan hati-hati. Misbakhun menjelaskan bahwa selisih ini, yang sangat dipengaruhi oleh harga Indonesian Crude Price (ICP), terkadang masih menghasilkan surplus.

Antisipasi Pemerintah

Namun, Misbakhun menegaskan bahwa pemerintah perlu memiliki strategi yang tepat untuk mengantisipasi skenario terburuk. Pemerintah, menurut Misbakhun, memiliki batas toleransi tertentu terhadap fluktuasi harga minyak. Jika harga minyak melebihi batas toleransi tersebut, pemerintah harus mengambil langkah-langkah kebijakan fiskal yang tepat untuk menjaga stabilitas anggaran. “Jika mencapai tingkat yang tidak bisa ditolerir, maka pemerintah akan pertama kali menambah subsidi, atau memilih untuk menaikkan harga BBM, atau menyerap kenaikannya, atau pemerintah memilih untuk menambah subsidi. Itu saja pilihannya,” tambahnya, menegaskan kompleksitas pilihan kebijakan yang dihadapi pemerintah.

Pilihan tersebut melibatkan pertimbangan yang matang antara dampak terhadap masyarakat, stabilitas fiskal, dan pertumbuhan ekonomi. Penambahan subsidi, misalnya, dapat meredam dampak kenaikan harga minyak terhadap konsumen, tetapi juga dapat membebani anggaran negara. Di sisi lain, kenaikan harga BBM dapat mengurangi beban subsidi, tetapi berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Opsi menyerap sebagian kenaikan harga atau menambah subsidi membutuhkan perhitungan yang cermat agar tidak mengganggu target-target fiskal yang telah ditetapkan.