Jakarta – Dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan pentingnya penanganan mendalam terhadap masalah sektor riil. Menurut mereka, untuk mencapai pertumbuhan investasi dan lapangan kerja yang berkelanjutan, langkah-langkah yang diambil tidak boleh hanya bersifat reaktif, melainkan harus menyentuh akar permasalahan yang ada.
Pentingnya Memperbaiki Masalah Sektor Riil
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, dalam pernyataan resmi di Jakarta pada Kamis (13/8), menegaskan bahwa untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih luas, semua pihak terkait harus fokus pada penyelesaian masalah fundamental. “Kita tidak bisa terus menerus berdebat mengenai dampak di hilir. Kita perlu berani mengatasi masalah yang terjadi di hulu,” jelas Shinta.
Dalam konteks ekonomi global yang semakin terfragmentasi, di mana negara-negara dibagi menjadi blok-blok politik dan ekonomi dengan beragam aturan dan kepentingan, pembaruan sektor riil menjadi sangat krusial. Disrupsi dalam rantai pasok, perubahan kebijakan perdagangan, serta fluktuasi harga energi dan komoditas menuntut adanya struktur yang kuat agar ekonomi tetap dapat beradaptasi dan tumbuh.
Adaptasi dan Daya Saing dalam Dunia Usaha
Shinta menambahkan bahwa dunia usaha di Indonesia harus terus meningkatkan kemampuan adaptasi dan daya saing, terutama di tengah tantangan yang dihadapi akibat perubahan dinamika ekonomi global. Hal ini menjadi semakin penting mengingat adanya berbagai masalah struktural di dalam negeri.
- Tingginya biaya produksi
- Tantangan dalam memperoleh bahan baku
- Biaya logistik dan energi yang mahal
- Birokrasi dan regulasi yang belum efisien
- Produktivitas tenaga kerja yang perlu ditingkatkan
Masalah-masalah tersebut secara langsung mempengaruhi kinerja sektor riil, dan jika tidak diatasi, akan mengganggu investasi, produksi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Respons Jangka Panjang untuk Ketahanan Ekonomi
Menjaga ketahanan ekonomi nasional membutuhkan langkah-langkah yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menyasar pada penyelesaian akar masalah yang mempengaruhi berbagai aspek ekonomi. “Setiap hambatan yang tidak diselesaikan akan menghentikan efek pengganda yang seharusnya dapat mendorong investasi, meningkatkan produksi, dan membuka lapangan kerja baru,” ungkap Shinta dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo XXXV 2026 di Makassar.
Hal ini menunjukkan bahwa PHK bukanlah masalah yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan konsekuensi dari masalah yang sudah ada sejak lama yang perlu ditangani secara komprehensif.
Peringatan bagi Pemerintah
Pengamat Kebijakan Publik dari Fitra, Badiul Hadi, menilai pernyataan Apindo sebagai sinyal penting bagi pemerintah. Ia percaya bahwa fokus untuk membenahi masalah sektor riil harus menjadi agenda utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. “Ketahanan ekonomi tidak bisa hanya dibangun melalui stimulus, melainkan harus melalui perbaikan fondasi produksi dan investasi yang kokoh,” kata Badiul.
Presiden dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan yang juga mencakup Nota Keuangan RAPBN 2027. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penting: apakah APBN mampu mengatasi berbagai hambatan di sektor riil sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas?
Target Pertumbuhan Ekonomi yang Realistis
Badiul juga menyoroti target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yang mencakup pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5 persen, penciptaan 2,57 hingga 3,49 juta lapangan kerja baru, serta peningkatan proporsi pekerjaan formal menjadi 40,81 persen. “Target-target ini tidak boleh hanya menjadi angka di atas kertas. Anggaran harus dirancang dengan baik agar target tersebut dapat tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah, menurut Badiul, perlu mengedepankan debottlenecking sebagai agenda fiskal. Hal ini mencakup beberapa aspek yang harus diperbaiki, antara lain:
- Pengurangan biaya logistik
- Kepastian pasokan energi
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Akses terhadap pembiayaan yang lebih baik
- Pembangunan infrastruktur dan regulasi yang lebih mendukung
Hambatan-hambatan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kemampuan sektor riil untuk berkembang dan menyerap tenaga kerja, sehingga harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah ke depan.
Strategi untuk Mengatasi Masalah Sektor Riil
Untuk benar-benar mengatasi masalah sektor riil, pemerintah dan pengusaha perlu bekerja sama dalam merumuskan strategi yang efektif. Hal ini melibatkan berbagai langkah yang terintegrasi dan saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Kolaborasi antara Pemerintah dan Sektor Swasta
Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan solusi yang inovatif. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi yang meningkatkan efisiensi produksi. Di sisi lain, sektor swasta perlu beradaptasi dengan perubahan pasar dan memperkuat rantai pasok mereka.
Peningkatan Infrastruktur dan Akses Pembiayaan
Peningkatan infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing. Selain itu, akses pembiayaan yang lebih baik juga akan memberikan modal yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan memperluas kapasitas produksi.
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga tak kalah penting. Masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan yang relevan agar dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.
Menghadapi Tantangan Global
Dalam era globalisasi, tantangan yang dihadapi sektor riil tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika ekonomi global menjadi krusial. Indonesia perlu memperkuat posisinya dalam rantai pasok global dan menciptakan produk yang kompetitif.
Inovasi dan Teknologi
Inovasi dan penerapan teknologi baru akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Pemerintah dan sektor swasta harus berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk unggulan yang dapat bersaing.
Pentingnya Kebijakan Perdagangan yang Strategis
Kebijakan perdagangan yang strategis juga menjadi faktor penentu dalam menghadapi persaingan global. Dengan menjalin kerja sama yang baik dengan negara lain, Indonesia dapat memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal.
Kesimpulan
Pemerintah perlu mengambil tindakan yang lebih tegas dan terarah untuk menyelesaikan masalah sektor riil. Dengan membenahi akar permasalahan, Indonesia tidak hanya dapat menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kolaborasi antara berbagai pihak akan menjadi kunci untuk mencapai ketahanan ekonomi yang sesungguhnya.
➡️ Baca Juga: Indonesia Memasuki Era Kendaraan Listrik: Fokus pada Energi Bersih dan Efisiensi Biaya
➡️ Baca Juga: Komisi II DPRD Provinsi Lampung Harga Pupuk Subsidi 2026 Tidak Boleh Melebihi HET
