Sengketa RDN Berlanjut ke Mediasi, PT Paramitra Alfa Sekuritas dan Nasabah Tunggu Tindakan BCA

bila salsabila27 detik ago

0 3 minutes read

Jakarta – Kasus dugaan pemindahan dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN) yang melibatkan PT Paramitra Alfa Sekuritas (PT PAS) kini memasuki fase mediasi, yang dijadwalkan berlangsung pada 9 September 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Insiden ini telah menarik perhatian luas, mengingat kompleksitas dan jumlah dana yang terlibat.

Awal Mula Sengketa RDN

Kasus ini bermula dari kejadian yang terjadi pada 21 November 2025, di mana sejumlah dana diduga dipindahkan tanpa izin dari rekening nasabah. Terdapat pola transaksi yang mencurigakan, di mana dana dari beberapa rekening berpindah ke rekening pihak ketiga yang tidak dikenal dan tidak terdaftar dalam daftar rekening tujuan yang sah. Total nilai transaksi yang dipermasalahkan mencapai Rp2,58 miliar dan melibatkan 10 RDN, 2 rekening perusahaan, serta 1 rekening pribadi.

Regulasi Keamanan yang Dilanggar

Insiden tersebut terjadi sekitar dua bulan setelah diterbitkannya Surat Edaran Bersama oleh BEI, KPEI, dan KSEI pada 12 September 2025, yang bertujuan untuk memperkuat keamanan RDN. Hal ini menambah dimensi baru pada sengketa ini, di mana tidak hanya menjadi masalah antara nasabah dan perusahaan sekuritas, tetapi juga menguji efektivitas perlindungan dana investor di pasar modal.

Dampak terhadap PT Paramitra Alfa Sekuritas

Akibat insiden ini, PT Paramitra Alfa Sekuritas menghadapi tekanan operasional yang cukup besar. Kepanikan di kalangan nasabah menyebabkan terjadinya penarikan dana secara masif, yang berdampak pada penurunan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) perusahaan. Penurunan MKBD di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh regulator mengakibatkan suspensi aktivitas perdagangan oleh BEI sejak akhir November 2025.

Upaya Hukum yang Dilakukan

Kuasa hukum PT Paramitra Alfa Sekuritas, Andre Ismangun, S.H., dari Kantor Hukum ISMANGUN & CO, menyatakan bahwa sebelum mengambil tindakan hukum, kliennya telah mencoba melakukan pendekatan persuasif dengan mengirimkan dua kali somasi kepada pihak bank sejak awal 2026. Namun, karena tidak mendapat tanggapan yang memadai, perusahaan bersama beberapa nasabah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pertengahan Juli 2026.

Proses Mediasi dan Perkembangan Terkini

Proses hukum ini dimulai dengan pemanggilan pertama para pihak yang berlangsung pada 27 Juli 2026. Selama bulan Agustus 2026, pihak-pihak yang terlibat melakukan perbaikan administratif dan revisi gugatan. Kini, dengan sidang mediasi yang dijadwalkan pada 9 September 2026, harapan untuk mencapai kesepakatan damai masih terbuka.

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam gugatannya, para penggugat menuduh adanya perbuatan melawan hukum dan kelalaian dalam menerapkan mekanisme pengamanan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dugaan ini mencakup beberapa aspek, seperti:

Ketidakcukupan dalam validasi dan pengawasan transaksi.
Kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian.
Pengabaian mekanisme autentikasi yang seharusnya diterapkan.
Ketiadaan pemantauan terhadap transaksi yang mencurigakan.
Pengelolaan yang tidak optimal dari sistem keamanan yang ada.

Pentingnya Keamanan dalam Layanan Perbankan

Pada kesempatan yang sama, Hendri, S.H., juga dari Kantor Hukum ISMANGUN & CO, menekankan bahwa dalam konteks layanan perbankan dan pengelolaan dana nasabah, sistem keamanan harus bersifat proaktif. Bank tidak hanya perlu bereaksi setelah terjadinya masalah, tetapi juga harus secara aktif memperbarui dan memperkuat sistem keamanan untuk dapat mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar sebelum dana berpindah.

Evaluasi Kewajiban Pengamanan Transaksi

Kemudian, Andre menegaskan bahwa sengketa ini membuka diskusi mengenai pembagian tanggung jawab dalam ekosistem RDN. PT Paramitra Alfa Sekuritas telah mengalami dampak operasional yang signifikan, termasuk penurunan MKBD dan penghentian sementara aktivitas perdagangan. Namun, peran bank sebagai pengelola rekening dan sistem transaksi RDN juga harus dievaluasi lebih jauh.

Menyoroti Tanggung Jawab Bersama

“Mengapa perusahaan efek harus menanggung konsekuensi yang begitu besar, sementara peran bank sebagai pengelola rekening dan sistem transaksi RDN tidak dievaluasi dengan proporsional?” tanya Andre. Ia menekankan bahwa jika dana berpindah melalui sistem perbankan, maka mekanisme pengamanan, validasi, dan pengawasan dari bank juga harus menjadi bagian dari evaluasi.

Pentingnya Audit Sistem Keamanan RDN

Andre juga menyarankan perlunya dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengamanan RDN. Audit ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme validasi, autentikasi, serta pemantauan transaksi mencurigakan berfungsi dengan baik. Dengan demikian, tanggung jawab setiap pihak dalam ekosistem RDN dapat dinilai secara proporsional.

Regulasi yang Diterapkan dalam Kasus Ini

Gugatan ini juga mengacu pada beberapa peraturan, termasuk Surat Edaran Bersama BEI, KPEI, dan KSEI yang diterbitkan pada 12 September 2025 mengenai penguatan keamanan RDN, POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Momentum Evaluasi Perlindungan Nasabah

Menurut Dr. Pardomuan Sihombing, S.E., M.S.M., seorang pakar keuangan dan investasi, setiap dugaan transaksi ilegal pada RDN harus dipandang secara holistik. Ini bukan hanya masalah individu antara nasabah dan perusahaan sekuritas, tetapi juga merupakan momentum untuk mengevaluasi ketahanan sistem perlindungan investor di pasar modal Indonesia.

Kasus ini memicu perdebatan yang lebih luas mengenai perlunya meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan nasabah di pasar modal, untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dengan adanya mediasi yang akan datang, diharapkan terdapat jalan keluar yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.